Jakarta – Respons Uni Eropa terhadap perang Iran menjadi sorotan dunia setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Peristiwa ini memicu perayaan diaspora Iran di sejumlah kota Eropa, sekaligus menempatkan pejabat Uni Eropa dalam posisi diplomatik yang rmit.
Di Brussel, sejumlah warga Iran terlihat turun ke jalan merayakan kabar tersebut. “Diktator itu sudah mati. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku,” ujar seorang pria kepada DW sambil menari di pusat kota.
Namun di balik perayaan tersebut, muncul pertanyaan besar: Apakah serangan AS-Israel terhadap Iran melanggar hukum internasional? Dan bagaimana posisi resmi Uni Eropa?
Sikap Uni Eropa terhadap Serangan AS-Israel ke Iran
Uni Eropa selama ini dikenal vokal dalam menegakkan tatanan internasional berbasis aturan (rules-based international order). UE juga telah menjatuhkan berbagai sanksi terhadap Teheran atas pelanggaran HAM dan aktivitas militer regional.
Namun dalam konferensi pers terbaru, juru bicara Uni Eropa cenderung menghindari pertanyaan mengenai legalitas serangan tersebut. Sikap ini menunjukkan adanya dilema: antara menjaga hubungan transatlantik dengan Washington dan mempertahankan prinsip hukum internasional.
Pernyataan Donald Trump dan Respons Washington
Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat bertindak untuk memastikan Iran tidak memperoleh senjata nuklir.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menegaskan bahwa AS bertindak tanpa mempertimbangkan lembaga internasional, bahkan menyebut “tidak ada aturan perang yang bodoh.”
Pernyataan tersebut berpotensi memperlebar perbedaan pandangan antara Washington dan sejumlah negara anggota Uni Eropa.
Perpecahan di Eropa: Jerman vs Spanyol
Sikap Jerman
Kanselir Jerman Friedrich Merz memilih pendekatan hati-hati.
“Penilaian hukum berdasarkan hukum internasional akan mencapai sedikit hasil,” ujarnya, menegaskan bahwa saat ini bukan waktu untuk mengkritik sekutu.
Sikap ini menunjukkan keinginan Berlin menjaga stabilitas hubungan dengan Amerika Serikat.
Sikap Spanyol
Sebaliknya, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez secara terbuka menolak tindakan militer sepihak tersebut.
Menurutnya, langkah AS-Israel merupakan bentuk eskalasi yang memperburuk ketidakpastian global dan melemahkan tatanan internasional.
Perbedaan ini mencerminkan retaknya konsensus di dalam Uni Eropa mengenai respons terhadap konflik Iran.
Apakah Serangan ke Iran Melanggar Hukum Internasional?
Perdebatan hukum internasional menjadi pusat perhatian.
Pandangan Marc Weller
Profesor hukum internasional dari Universitas Cambridge dan direktur program hukum internasional di Chatham House, Marc Weller, menyatakan:
“Tidak ada dasar hukum yang tersedia untuk serangan berkelanjutan terhadap Iran saat ini.”
Menurutnya, hukum internasional hanya memperbolehkan penggunaan kekuatan sebagai respons terhadap serangan bersenjata yang sedang berlangsung atau sebagai langkah terakhir dalam membela diri.
Pandangan Rosa Freedman
Berbeda dengan Weller, Rosa Freedman, profesor hukum konflik dan pembangunan global di Universitas Reading, menilai bahwa hukum harus dilihat dalam konteks ancaman jangka panjang Iran terhadap kawasan.
Menurut Freedman, jika mempertimbangkan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian internasional, serangan tersebut bisa dinilai sah dalam konteks pencegahan proliferasi senjata nuklir.
Peran Dewan Keamanan PBB dan Realitas Politik Global
Secara teori, Dewan Keamanan PBB dapat menjatuhkan sanksi atau memberlakukan zona larangan terbang. Namun dalam praktiknya, Amerika Serikat memiliki hak veto.
Situasi ini mirip dengan bagaimana Rusia memblokir resolusi terkait perang Ukraina.
Realitas geopolitik menunjukkan bahwa negara besar cenderung memiliki ruang gerak lebih luas dalam menentukan kebijakan militernya.
Risiko Preseden Berbahaya bagi Dunia
Marc Weller memperingatkan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran hukum internasional bisa menciptakan preseden berbahaya.
Jika penggunaan kekuatan militer kembali dianggap sebagai alat kebijakan nasional yang sah, maka Eropa akan kesulitan mengkritik agresi Rusia atau ekspansi China tanpa dituduh menerapkan standar ganda.
Bagi Uni Eropa, konsistensi prinsip menjadi kunci. Tanpa sikap tegas, kredibilitas UE sebagai penjaga hukum internasional bisa tergerus.
Kesimpulan: Dilema Uni Eropa dalam Konflik Iran
Respons Uni Eropa terhadap perang Iran menunjukkan kompleksitas geopolitik modern. Di satu sisi, ada komitmen terhadap hukum internasional dan stabilitas global. Di sisi lain, terdapat kepentingan strategis dan hubungan erat dengan Amerika Serikat.
Perbedaan sikap antara Jerman dan Spanyol memperlihatkan bahwa konsensus internal UE belum solid.
Pertanyaannya kini:
Akankah Uni Eropa mempertahankan prinsip hukumnya, atau memilih pragmatisme geopolitik?
